Kategori
Pendidikan

Penerapan Konsep Good Governance Dalam Konteks Tata Kelola Pemerintahan Islam

Indonesia merupakan sebuah negara yang besar dan dihuni oleh masyarakat yang berasal dari berbagai macam latar belakang ekonomi, sosial, budaya, agama dan sebagainya. Dengan adanya fakta ini, maka dibutuhkan sebuah landasan yang dapat dijadikan pedoman dalam menjalani kehidupan bernegara agar tidak terjadi tumpang tindih dan konflik perpecahan antar masyarakat serta mewujudkan kesejahteraan bersama. Dalam hal ini, pihak yang paling memiliki wewenang besar untuk mewujudkan kesejahteraan itu adalah pemerintah. Pemerintah adalah harapan bagi masyarakat untuk dapat memenuhi segala kebutuhan masyarakat karena mereka memiliki kekuasaan akan hal itu, atas kuasa mereka jugalah pedoman yang menjadi landasan negara diciptakan melalui peraturan-peraturan dan kebijakan yang ditetapkannya.

Negara melalui Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan bahwa melalui aparaturnya negara wajib melayani setiap warga negaranya dalam memenuhi kebutuhan dasar untuk meningkatkan kesejahteran masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwasanya aparatur negara terutama pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah sama-sama memiliki tanggung jawab untuk memenuhi segala kebutuhan dan kepentingan publik dalam berbagai sektor pelayanan, terutama yang menyangkut tentang hak-hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat. Oleh karena itu, sebagai pihak penyelenggara pemerintah sudah seharusnya memiliki etika pemerintahan yang baik dan memberikan contoh kepada masyarakat  untuk bersikap baik sebagai warga negara untuk meningkatkan kepercayaan publik, sehingga masyarakat akan lebih mudah untuk menerima dan menaati segala peraturan yang pemerintah tetapkan.

Namun fakta berkata lain, Indonesia kini semakin banyak mengalami permasalahan yang sangat kompleks, hal ini diperparah dengan hadirnya beberapa oknum pemerintah dan aparatur negara yang menjadi aktor dalam mewarnai peristiwa-peristiwa itu.  Mereka sebagai penyelenggara pemerintahan yang seharusnya menjadi role model atau panutan bagi masyarakat malah terjerat rangkaian kasus pelanggaran hukum mulai dari korupsi, penggelapan dana, jual beli jabatan dan masih banyak kasus lainnya. Hal ini sungguh miris dan tentunya menimbulkan kekecewaan bagi masyarakat, hasilnya krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pun meningkat. Padahal untuk mewujudkan kesejahteraan dan keseimbangan di dalam pemerintahan dibutuhkan hubungan yang harmonis di antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah harus menjamin kesejahteraan rakyat dengan membentuk peraturan hukum yang adil dan melakukan penegakan yang merata tanpa pandang bulu pada semua warga negara. Di sisi lain, masyarakat juga harus menaati segala peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Tapi yang menjadi permasalahan adalah jika mereka yang merupakan penyelenggara negara saja melakukan pelanggaran terhadap hukum yang mereka tetapkan sendiri, bagaimana masyarakat bisa percaya dan mematuhi aturan tersbut hal ini sungguh tidak logis.

Berangkat dari permasalahan ini kemudian pemerintah berinisiatif untuk menerapkan konsep good governance yang mulai diterapkan di Indonesia pasca krisis moneter tahun 1998 lalu. Dimana pada masa itu Indonesia benar-benar berada pada kondisi yang sangat terpuruk terutama dari segi ekonomi, sehingga konsep good governance menjadi salah satu tuntutan reformasi dalam pemerintahan yang baru saat itu dan dianggap sebagai suatu solusi terbaik untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Istilah good governance sudah tidak lagi asing di telinga sebagian masyarakat, karena istilah ini sudah sangat sering disinggung oleh pemerintah dalam upaya reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik.

Konsep good governance dianggap cukup mampu memberikan perubahan dalam tata kelola pemerintahan karena memiliki prinsip-prinsip yang sangat ideal untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Menurut United Nations Developement Programme (UNDP), prinsip-prinsip konsep good governance terdiri dari partisipasi, kepastian hukum, tanggung jawab, transparansi, keadilan, berorientasi pada kesepakatan, akuntabilitas, visi strategis, efektivitas dan efesiensi.

Di dalam hukum islam ternyata juga terdapat konsep good governance melalui perspektif islam yang ditinjau dari pendekatan Ushul Fiqh dari Teori Pertingkatan Norma. Bahkan pada era klasik para ahli hukum islam sudah membuat pelapisan norma-norma hukum islam yang terdiri dari dua tingkat yaitu asas-asas umum (al-ushul al-kulliyah) dan peraturan-peraturan hukum konkret (al-akam al-far’iyyah). Hal ini menunjukkan bahwasanya walaupun pada masa itu konsep good governance belum lahir, tetapi para ahli hukum islam saat itu telah menerapkan pemahaman yang kurang lebih selaras dengan konsep good governance seperti yang kita kenal saat ini. Mulai dari menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat, kemandirian, keadilan, demokrasi, termasuk fungsional pemerintah yang efektif dan juga efesien.

Untuk mewujudkan good governance, di dalam perspektif islam ada beberapa nilai yang perlu diperhatikan dengan memperhatikan ayat-ayat al-qur’an dan sunnah Nabi SAW, asas-asas tata kelola pemerintahan yang baik yaitu terdiri dari syura, meninggalkan yang tidak bernilai guna, keadilan, tanggung jawab, dan amanah, serta orientasi ke hari depan. Secara konsep dasar konsep good governance secara umum dengan good governance di dalam perspektif islam memiliki tujuan dan prinsip yang sama, keduanya mengharapkan terciptanya suasana tata kelola pemerintahan yang baik dan dapat memenuhi segala kebutuhan dasar masyarakat terutama peningkatan kualitas pelayanan publik yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat saat ini.

Walaupun konsep yang diterapkan di dalam islam yaitu pendekatan ushul fiqh yang telah ditetapkan dari masa klasik dulu, namun teori pertingkatan norma itu masih sangat penting dan relevan untuk diimplementasikan dengan kasus-kasus yang popular dan sedang banyak dibicarakan di era sekarang ini. Prinsip dan nilai-nilai dalam hukum seperti kesetaraan, tasamuh (toleransi), keadilan (justice), kemaslahatan, musyawarah (syura), kejujuran (honesty), dan keadilan (comoprehensiveness) merupakan nilai-nilai moral yang sangat penting untuk diterapkan di dalam suasana pemerintahan modern dewasa ini. Di dalam perspektif islam asas-asas good governance seperti yang disebutkan di atas dijelaskan dengan mengaitkannya dengan ayat Al-Quran dan juga hadist nabi.

Contohnya yaitu nilai dasar untuk meninggalkan yang tidak bernilai guna yang ditegaskan dalam Sabda Nabi, bahwa sebaik-baiknya Islam seseorang adalah bahwa ia meninggalkan hal-hal yang tidak berguna (HR at-Tarmizi, Ahmad). Dilihat dari hadist ini kita dapat melihat bahwasanya masih ada relevansi antara hadist tersebut dengan kondisi saat ini, dimana hal ini bisa diakitkan dengan efesiensi pelaksanaan kebijakan publik agar pemerintah hanya fokus pada hal-hal yang penting saja, sehingga tidak membuang tenaga untuk memikirkan hal yang tidak diperlukan. Nilai dasar berikutnya yaitu adalah nilai keadilan di dalam Q. 5:8 yang artinya: Berbuat adillah kamu, (karena) berbuat adil itu lebih dekat kepada taqwa. Asas keadilan ini tentu terlihat jelas merupakan salah nilai yang masih sanhat dibutuhkan saat ini oleh masyarakat terutama dalam kepastian hukum yang saat ini masih terjadi. Tata kelola pemerintahan yang baik juga menghendaki adanya jaminan kesamaan akses seluruh warga masyarakat terhadap sumberdaya poliik, ekonomi, dan adminsitratif tanpa pandang bulu.

Beberapa nilai yang berlaku di dalam perspektif islam yang berkaitan dengan konsep good governance tersebut di atas ini membuktikan bahwasanya nilai-nilai tersebut masih sangatlah berpengaruh dan dibutuhkan hingga saat ini meskipun nilai tersebut terkandung di dalam ayat suci Qur’an dan hadist-hadist yang sudah ada dari puluhan tahun lalu . Oleh karena itu pemerintah kini seharusnya bisa banyak mengambil pelajaran dari nilai-nilai dalam perspektif islam tersebut agar tidak salah langkah dan bisa menjadi pedoman serta landasan dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang lebih baik kedepannya. (*)

Oleh admin

Anda bisa terhubung dengan kami di Instagram @mediapeneliti

Tinggalkan Balasan